Realitafakta.com
JAKARTA — Suasana di lingkungan Polda Metro Jaya berlangsung kondusif namun penuh keseriusan hari ini. Sebuah proses hukum yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak akhirnya berjalan. Gelar Perkara Khusus (GPK) terkait laporan penggelapan dana senilai Rp 3 milyar telah dilaksanakan di Ruang Diskrimum Polda Metro Jaya, berlangsung dari pukul 12.30 WIB hingga pukul 18:30 WIB, secara tertutup dan terarah, Kamis, (12/11/2026).
Latar Belakang Perkara:
Perkara ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dalam jabatan yang dilakukan oleh terlapor KHS dkk yang dilaporkan oleh pihak Koperasi, yaitu MNS dan YFA. Yang dipermasalahkan adalah dana investasi dari Serikat Pekerja Pimpinan H. Abdul Bais yang Waktu itu merupakan Ketua PUK SPEE FSPMI EPSON sebelum membubarkan diri, setelah pembubaran dan begabung dalam FSPGI maka sesuai hasil kesepakatan musniklub 5 April 2026, semua aset dipindahkan ke Serikat baru (SPGI) karena secara personel kepengurusan tidak ada perubahan. Dana investasi Rp. 3 miliar dikembalikan ke serikat atas permintaan pengurus Serikat baru melalui rapat 13 April 2026, Koperasi tidak mau menanggung beban pajak 11℅ dari pembelian Jaket FSPGI yang akan digunakan dalam acara May Day 2026.
Sesuai hasil rapat, pengembalian dana investasi tersebut dikembalikan ke Serikat melalui rekening pribadi Ketua Serikat baru dengan alasan rekening SPGI dihold oleh pihak Bank BSI.
Tetapi pada tanggal 18 April 2026, YFA mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB) Koperasi, dengan alasan 4 pengurus Pengurus dan 1 pengawas Koperasi sudah di PHK sejak tanggal 10 Februari 2026 (Back Date), bahkan RALUB tersebut tidak menghadirkan pengurus dan pengawas yang ter PHK sepihak untuk klarifikasi terkait permasalahan sesungguhnya yang terjadi.
Proses Gelar Perkara Khusus dilaksanakan atas dasar permohonan resmi yang diajukan oleh kuasa hukum terlapor. Proses Gelar perkara Khusus yang berlangsung hampir enam jam tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, guna memastikan pembahasan berjalan objektif dan utuh:
– Pihak pelapor dan terlapor beserta kuasa hukum masing-masing.
– Ahli hukum untuk memberikan pandangan akademis dan yuridis.
– Perwakilan resmi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kooperasi.
Kehadiran ini menjadi sangat penting mengingat koperasi berada di bawah pembinaan instansi tersebut.
Kegiatan berlangsung secara tertutup guna menjaga kerahasiaan proses hukum dan memastikan setiap pihak dapat menyampaikan argumennya secara leluasa. Pembahasan berjalan intensif hingga sore hari.
Hasil dari seluruh diskusi dan pemeriksaan dalam Gelar Perkara Khusus ini akan dituangkan ke dalam Surat Rekomendasi resmi. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa proses penyusunan dan penerbitan dokumen tersebut memerlukan waktu estimasi 14 hari kerja terhitung mulai hari kamis, 12/11/2026.
Artinya, para pihak dan masyarakat luas diharapkan dapat mengetahui arah dan keputusan sementara atas perkara ini pada awal bulan Desember 2026 mendatang. Selama masa tunggu tersebut, diimbau kepada seluruh pihak untuk tetap mengutamakan proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu keluarnya rekomendasi resmi tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Laporan: Realita Fakta Terkini
