Realitafakta.com
Bekasi, 8 November 2026 — Rangkaian peristiwa yang penuh kejanggalan terus dialami para pekerja di PT Indonesia Epson Industry (PT IEI). Berawal dari PHK diduga sepihak yang tidak sah, kini berujung pada proses hukum yang dinilai dipaksakan dan mengabaikan prosedur yang berlaku.
Diawali scorsing yang dilakukan secara tiba tiba pada tanggal 6 April 2026 tanpa adanya prosedur dan tahapan regulasi yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama, kemudian berlanjut dengan PHK Sepihak terhadap 11 orang pekerja pada tanggal 15 April 2026 dengan alasan “efisiensi”. Padahal, data manajemen indeks yang diumumkan perusahaan sendiri menunjukkan tahun 2026 justru merupakan pencapaian kinerja terbaik dalam sepuluh tahun terakhir.
Alasan efisiensi dianggap tidak berdasar.
Penolakan Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi semakin mengungkap kebohongan pihak Perusahaan, ketika pendaftaran perselisihan yang diajukan oleh pihak perusahaan justru ditolak oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. PHK dinilai tidak memenuhi syarat prosedural, namun perusahaan tetap menyebarkan informasi bahwa PHK telah sah dan selesai.
Rapat Koperasi Tanpa Pimpinan
Pada tanggal 18 April 2026 digelarlah rapat anggota Koperasi yang diinisiasi oleh sebagian pengurus, perwakilan anggota dan perusahaan tanpa mengundang Ketua koperasi dan pengawas Koperasi serta sebagian pengurus yang saat itu berstatus PHK sepihak untuk melakukan Klarifikasi apa yang terjadi terkait issue penggelappan dana koperasi 3 Milyar.
Dengan kekonyolan pihak manajemen epson yang memaksakan di adakan Rapat Anggota Luar Biasa koperasi tersebut tanpa menghadirkan Ketua Koperasi dan Ketua Pengawas koperasi yang merupakan pelanggaran AD/ART. Rapat Anggota Luar Biasa sempat dipertanyakan oleh anggota Koperasi terkait ketidak hadiran Pengurus Koperasi yang di PHK sepihak tersebut untuk klarifikasi.
Dengan carut marutnya Koperasi tersebut, ketua yang masih berstatus sah menurut Akta Notaris Ketua Koperasi PT IEI, pada tanggal 6 Mei 2026 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Cikarang terkait pelanggaran AD/ART tersebut.
Gugatan Keabsahan Hasil Rapat Luar Biasa yang memilih Bapak Mansur sebagai Ketua Pengawas juga digugat terkait keabsahannya.
Pada tanggal 6 mei 2026 diketahui Bapak Mansur Ketua Pengawas terpilih hasil Ralub yang keabsahan masih di gugat di PN Cikarang pada, melaporkan Kasworo dkk melakukan penggelepan dalam jabatan senilai 3M yang merupakan tuduhan brutal terhadap Ketua Koperasi dan Ketua Serikat Pekerja yang selama ini telah banyak melakukan perbaikan Koperasi PT IEI. Tuduhan ini dinilai sebagai langkah balasan terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan pengurus lama terhadap pengelolaan koperasi.
Pada tanggal 14 Juli 2026 dilakukan pemanggilan terlapor kepada 3 pengurus dan 1 pengawas koperasi sebagai saksi oleh pihak Polres Metro Bekasi.
Kejutan Luar Biasa,
Pada Jumat 6 Nov 2026 ada kejutan yang luar biasa ternyata Penyidik Kepolisian Polres Metro Bekasi melanjutkan penyidikan dengan paksa di malam hari Jumat 6 nov 2026 jam 21:50 dengan tuduhan 2 kali mangkir tanpa sepengetahuan kuasa hukum terlapor, sementara kuasa hukum terlapor pada tanggal 29 Oktober 2026 sudah bersurat ke Polres Bekasi agar penyidikan ditunda menunggu hasil Gelar Perkara khusus di Polda Metro Jaya.
Proses penyidikan yang dilakukan secara mendadak di malam hari dinilai sangat tidak lazim dan mengabaikan hak terlapor untuk didampingi kuasa hukum.
Akhir nya sesuai kesepakatan, 3 orang terlapor Kasworo dkk tetap dilakukan penyidikan pada hari Sabtu pagi 7 Nov 2026. Hal ini sangat mengecewakan para terlapor dan kuasa hukum dimana koordinasi yang selama ini sangat bagus tiba menjadi proses yang sangat dipaksakan.
“Koordinasi yang selama ini terjalin baik tiba-tiba berubah menjadi proses yang dipaksakan. Padahal permohonan penundaan untuk menunggu Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya sudah kami sampaikan secara resmi,” tegas perwakilan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).
SERUAN AKSI: 10 NOVEMBER 2026
FSPGI mengumumkan langkah aksi lanjutan:
Senin, 10 November 2026
Lokasi: Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya
Tuntutan: Proses penyidikan dihentikan sementara menunggu hasil Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya.
“Keadilan tidak boleh dipermainkan. Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan mengikuti prosedur yang berlaku, bukan dipaksakan di malam hari tanpa kehadiran kuasa hukum. Kami tidak akan diam melihat rekan-rekan diperlakukan tidak adil,” pungkas salah seorang pengurus FSPGI yang mengawal jalannya penyidikan di Polres Metro Bekasi tersebut.
Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia.
Redaksi Realita Fakta
