Realitafakta.com
Karawang-
Telah marak beredar kabar bahkan terbukti dipengadilan adanya sejumlah oknum pegawai bahkan petinggi Bank Tabungan Negara KCP Karawang “main mata” dengan Pengembang Perumahan / Developer dan Notaris nakal, Namun kiranya yg demikian itu berhasil mencerdaskan konsumennya yaitu diantaranya berhasil menyadarkan konsumen sejumlah perumahan utuk mengetahui status dari rumah yg mereka tinggali dan angsur / kredit selama ini.
Focus kini berasal dari konsumen *Perum Cendana Residence yg beralamatkan di Dusun Rawawiru Desa Darawolong Kecamatan Purwasari kabupaten Karawang,* diantaranya banyak yg mengajukan permohonan copy sertipikat nya baik ke BTN langsung atau melalui bantuan Marketing nya, hanya saja ditemukan 3 unit rumah yang ternyata bekerja sama / menggunakan Notaris Dedi Gunawan dan telah akad sejak bulan Juni 2020 hingga kini belum selesai proses balik Nama kepemilikan sertipikat nya.
“Sejumlah proses, kami lakukan, selaku pengembang dan konsumen, ke Notaris bahkan ke BTN tempat terjadinya akad kredit waktu itu pun sudah, Namun hingga hari ini masih tetap Nil” (02/10/2026) Ungkap Yuly wilyanawati, mantan Manager Pemasaran PT Properti Citra Indonesia Perum Cendana Residence Karawang,
“Secara kewajiban sesuai ketentuan Mekanisme tercapainya persetujuan akad kredit rumah (KPR) yg melibatkan tiga pihak—bank (kreditur), konsumen (debitur), dan notaris/PPAT (pejabat pembuat akta tanah)—melalui tahapan terstruktur dari pra-akad hingga penandatanganan sudah kami penuhi, bahkan di tahun 2022-2023 saya sempat mengirim surat somasi ke kantor notaris Dedi yg saat itu masih di area Johar Karawang, dan sudah kembali titip bayar (ke Notaris) Pajak Bumi & Bangunan sebab katanya untuk menerbitkan / mengajukan Balik Nama harus Lunas PBB nya dulu dan konsumen kami pun sudah berulang kali ke kantornya juga komunikasi dengan asisten Notarisnya, yg didapat masih ga jelas” Papar Yuly lugas.
“Kami sejak tgl 10 Agustus 2026 sudah berulang datang ke BTN KCP Karawang yg kebetulan di tangani Oleh *Pak Rizal* yg menurut pengakuannya sebagai *Staf Arsip BTN KCP Karawang,* saat itu beliau memang menyangkal ungkapan kami atas *dugaan* tuduhan *kelalaian dan pembiaran kepada pihak Notaris yg bekerjasama*/ menangani ini dan bersedia segera memberikan penekanan kepada pihak Notaris Dedi Gunawan SH M.Kn tersebut dan saat itu yang kebetulan saya secara Pribadi minta kepastian Maximal sebulan dalam hal Proses Balik Nama tersebut agar kami sebagai konsumen merasa aman dan terlindungi dengan memiliki copy sertipikat nya” Ungkap Marina Husein.
“Sebagai salah satu penghuni rumah yg sampai hari ini masih menyicil / membayar angsuran, dan juga sebagai Kabid Sosial LSM SIRA & juga seorang wartawati, sy memperoleh info klo lah Sertifikat yg blm selesai itu atas nama:
1. Endah nurwendah blok G2 no. 11 akad tgl 16/06/2020 BTN Bekasi (kranji)
2. Emon supriatna blok A1 no. 6 akad tgl 19/06/2020 BTN karawang
3. Siti komalasari blok H2 no. 16 akad tgl 19/06/2020 BTN karawang,
Semuanya menggunakan / bekerjasama dgn *Notaris Dedi Gunawan SH MKn yg saat ini beralamat di jl Puri Calista indah Desa Gintung Kerta kec. Klari kab. Karawang,* tapi Lucunya *Detyan* , yang menjabat sebagai *Staf Notaris* Dedi Gunawan, malah meminta saya melunasi Pajak Tertunggak atas unit yg masih atas nama Developer tersebut, sbb katanya ga bisa di balik nama klo belum dibayar PBB nya, maka saya mengembalikan pernyataan itu pada pihak Developer yg langsung di balas dengan kekecewaan dan pemberian bukti-bukti pembayaran dan perjanjian ke pihak Notaris Dedi. ”
“Jelas lah, *yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya* bukan kami Developer, tapi *Notaris nya* , dan yg *melakukan pembiaran atas kelalaian* ini juga bukan kami Developer, jadi saya udah ga mau lagi ikut campur apalagi mengeluarkan uang kembali, ini bukan nilai Nominal nya tapi pengabaian dan kelalaian nya yg bikin berang ” Tutup Yuli yg saat ini menggawangi sebuah Agency & konsultan perumahan, PT. Fairell Propertindo Invertama, saat di temui kantornya.
Hanya saja ‘pintu’ untuk memperoleh kejelasan masih ditutup pihak BTN Karawang, lalu sebenarnya prosedur aturan / mekanisme dibawah ini yg mana ya yg belum terpenuhi ya sehingga konsumen bisa dinyatakan memiliki Hutang Piutang dengan pihak BTN ??
💡 1. Tahap Pra-Akad (Evaluasi & Persiapan)
– Pengajuan & Analisis:
– Penerbitan SPK:
– Pembayaran Biaya Awal:
🗓 2. Tahap Pelaksanaan Akad (Penandatanganan)
– Verifikasi Identitas : Notaris memeriksa keabsahan dokumen asli konsumen, penjual/developer, dan data jaminan.
– Pembacaan Perjanjian
– Penandatanganan Dokumen : Para pihak menandatangani Akta Jual Beli (AJB), Perjanjian Kredit, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
✅ 3. Tahap Pasca-Akad (Pencairan & Legalitas)
– Pencairan Dana:
– Pengamanan Dokumen: Bank memegang sertifikat asli dan IMB/PBG sebagai jaminan sampai cicilan lunas.
– Penerbitan Sertifikat Balik Nama: Notaris memproses balik nama sertifikat atas nama konsumen setelah kewajiban pajak selesai. (red)
