Hal itu Dengan menindaklanjuti arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai kepada masyarakat,
Hal itu seperti dikatakan Gubenur Riau Syamsuar usai rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi dengan Kemenkeu, Senin (5/9/2022) di Gedung Daerah Riau, mengatakan, bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu sudah ada bantuan perlindungan sosial untuk warga tidak mampu, termasuk untuk tenaga kerja dan lainnya.ungkapnya.
"Kami juga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk membantu dari segi penganggaran, untuk perlindungan sosial akibat kenaikan harga BBM subsidi,"kata Gubri
Dijelaskan oleh Gubri Syamsuar,mengatakan bantuan tunai yang disiapkan pemerintah provinsi nantinya bisa untuk ojek, nelayan dan lain-lainnya.dilamsir dari Cakaplah.com
"Tadi dicontohkan oleh Wakil Menkeu, misalnya bantuan dari provinsi bisa untuk ojek, bisa juga untuk nelayan dan lain-lainnya, yang tidak ada masuk dalam bantuan langsung tunai pemerintah pusat. Termasuk tadi untuk transportasi," bebernya.
Untuk menyiapkan bantuan langsung tunai itu, sebut Gubri, pemerintah daerah akan mendapat pendampingan dari Kejati dan Kejari se-Riau.
"Tadi itu sudah diminta pak Kejagung, agar Kejati dan Kejari untuk melakukan pendampingan. Termasuk BPKP juga ikut mendampingi. Nanti melalui pendampingan itu, anggaran mana yang digunakan, baru tahu kita apa yang diberikan bantuan dukungan yang diberikan pemerintah provinsi," tukasnya.***
Rni
Red/Rtf
Sumber : Cakaplah.com