ROHIL - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Madilog Institute lakukan Aksi Unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan hilir yang beralamat di Kompleks Perkantoran Batu enam, Bagansiapiapi - Rokan hilir . Kamis, 31 Maret 2022.
Aksi unjuk rasa didepan halaman kantor DPRD Rohil tersebut dikarenakan sulit serta rumitnya regulasi masyarakat Rokan hilir yang berprofesi Nelayan untuk mendapatkan BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU milik Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (PD.BUMD) SPR yang terletak di jalan lintas kecamatan KM 4 Bagansiapiapi.
Dalam orasinya, Mahasiswa menyampaikan regulasi untuk mendapatkan Biosolar di PD BUMD SPR sangat rumit, padahal masyarakat nelayan memiliki ketergantungan akan BBM untuk Kebutuhan dalam mencari nafkah menghidupi keluarganya sehingga dikhawatirkan akan lumpuhnya perekonomian masyarakat kabupaten Rokan hilir.
"Nelayan gagal melaut, karna tidak mendapatkan Solar, Mereka butuh makan!!". Ungkap Orator
Di hadapan ketua DPRD, massa yang diwakili koordinator umum Abu Nawas menyampaikan tuntutan diantaranya adalah :
1. Meminta DPRD mengambil sikap cepat dan terukur yakni, penghapusan rekomendasi dari pihak-pihak yang telah mengeluarkannya Karna terkesan dan diduga yang direkomendasikan tidak semuanya nelayan.
2. Meminta DPRD melakukan Controlling yang tepat sasaran karena kami nilai, sejauh ini tidak ada kritikan kepada lembaga eksekutif.
3. Meminta kepada DPRD Kabupaten Rokan hilir, memberikan desakan atas nama rakyat kepada PD.BUMD SPR untuk membagikan Biosolar bersubsidi kepada nelayan secara merata dan secara aturan.
4. Mendesak DPRD dan Pemkab Rokan hilir meninjau ulang kinerja kepala Dinas Perikanan dan kelautan Rokan hilir karena kami nilai gagal Bekerja terbukti dengan pemberian rekomendasi tidak tepat sasaran dan lalai dalam verifikasi dan validasi data nelayan.
5. Mendesak DPRD serta Bupati dan wakil Bupati membuat tim investigasi untuk riset mendalam terkait yang terjadi ditubuh PD. SPR karena sepemantau kami, banyak operator yang bermain dengan Pungli. dan apabila diantara seluruh yang terlibat di BUMD PD.SPR ada upaya kolusi dan koruptif dan Pungli kami minta ditinjau ulang dan bahkan di copot status nya dan menempuh jalur hukum. Namun untuk yang di investigasi tidak terlibat, kami desak pula untuk dipertahankan karena kami nilai mereka layak mengelola uang dan aset daerah dan menjalankan BUMD PD.SPR.
Sementara itu, Ketua DPRD saat menemui para pengunjuk rasa meminta demonstran agar bisa bersabar dan meminta waktu kepada mereka untuk mempelajari akar permasalahan guna memecahkan permasalahan yang terjadi.
Ketua DPRD juga menyampaikan kepada pihak demonstran akan sesegera mungkin setidaknya pada Selasa 5 April 2022 mendatang akan memanggil pimpinan dari pihak SPBU PD SPR untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan titik pokok permasalahan.
(RD)
